Negara Kaya Timbun Vaksin Covid-19, Miliaran Orang di Negara Miskin Terancam Tak Vaksinasi pada 2021

Diperkirakan 90% orang di belasan negara miskin akan melewatkan vaksinasi Covid-19 tahun depan. Alasannya adalah karena negara kaya menyimpan lebih banyak obat daripada yang dibutuhkan.

Aktivis Aliansi Vaksin Rakyat dari koalisi termasuk Oxfam, Amnesty International dan Global Justice mengatakan: “Negara-negara kaya dengan 14% populasi global membeli vaksin paling menjanjikan bulan lalu. 53%, "9/12/2020).

Mereka mengatakan bahwa perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin Covid-19 harus membagikan teknologi dan kekayaan intelektual mereka kepada publik melalui Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sehingga lebih banyak dosis yang dapat diproduksi.

Mohga Kamal-Yanni, penasihat People's Vaccine Alliance, mengatakan kepada Thomson Reuters Foundation: "Untuk mendapatkan dosis yang cukup, ini seharusnya tidak menjadi perjuangan antar bangsa."

Dia menambahkan: “Selama pandemi global yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, kehidupan dan mata pencaharian masyarakat harus ditempatkan di atas keuntungan perusahaan farmasi.” Kelompok berisiko tinggi di Inggris menerima perjanjian dari Pfizer dan Pfizer pada hari Selasa (12 September 2020).

Vaksin pertama yang dikembangkan oleh BioNTech. Namun, di 67 negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah termasuk Bhutan, Ethiopia dan Haiti, kebanyakan orang berisiko tertinggal.

Laporan koalisi menyatakan bahwa negara-negara kaya telah memperoleh hampir semua dosis yang tersedia dari Moderna dan Pfizer-BioNTech. Mereka telah menghasilkan dua dari tiga vaksin Covid-19, dan hasil kemanjurannya telah diumumkan.

Pada saat yang sama, AstraZeneca dan Universitas Oxford berjanji untuk memberikan 64% dosisnya kepada orang-orang di negara berkembang.

Tahun depan, jumlah ini hanya akan mencapai 18% dari populasi dunia. Para aktivis ini menggunakan data dari perusahaan analisis dan ilmu informasi Airfinity.

Mereka menganalisis kesepakatan negara itu dengan delapan kandidat vaksin utama, termasuk Sinovac China dan Sputnik V. Rusia. Uni Eropa, Amerika Serikat, Inggris Raya, Kanada, Jepang, Swiss, Australia, Hong Kong, Makau, Selandia Baru, Israel dan Kuwait telah menerima 53% dari dosis potensial ini.

Oxfam berkata: "Jumlah orang yang membeli vaksin di Kanada adalah lima kali populasi.

Steve Cockburn, kepala keadilan ekonomi dan sosial di Amnesty International, mengatakan dalam sebuah pernyataan:

"Negara-negara kaya telah melanggar kewajiban hak asasi manusia mereka dengan membeli sebagian besar pasokan vaksin dunia."