Menteri BUMN Ungkap Beda BUMN Luar dan Dalam Negeri Saat Pandemi

Aug 21, 2020 - 20:55
 0  0
Menteri BUMN Ungkap Beda BUMN Luar dan Dalam Negeri Saat Pandemi

Jakarta,- Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan perbedaan peran antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dengan luar negeri saat pandemi virus corona (Covid-19).

Ia mengatakan BUMN di luar negeri memberikan stimulus kepada korporasi. Sementara BUMN dalam negeri tidak hanya memberikan stimulus kepada korporasi tetapi juga kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Contoh Amerika melakukan stimulus awalnya ke korporasi, tidak salah. Tapi yang membedakan (pandemi) dengan (krisis) 1998, hari ini UMKM yang terbawahnya kena," kata Erick, Minggu (16/8).

Erick, yang juga ketua pelaksana komite Covid-19 mengatakan perusahaan plat merah Indonesia memiliki hubungan erat dengan pelaku UMKM. Oleh karena itu, mereka turut membantu UMKM menghadapi pandemi.

Menurutnya, perusahaan BUMN yang biasanya memberikan bantuan kepada korporasi seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk saat pandemi pun ikut mengulurkan tangan kepada UMKM.

Selain itu, sejumlah BUMN yang kerap menyalurkan bantuan kepada UMKM juga menambah porsi bantuannya, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Secara total, pemerintah menganggarkan Rp123,46 triliun untuk bantuan kepada UMKM selama pandemi.

"Negara lain saya rasa tidak banyak seperti Indonesia," ujarnya.

Selain bantuan untuk pelaku usaha saat pandemi, Erick mengatakan BUMN juga tetap menjalankan penugasannya seperti biasa. Misalnya, program pembangunan kawasan industri, program mandatori campuran biodiesel 30 persen dalam BBM jenis solar (B30), dan sebagainya.

Secara rinci, anggaran untuk UMKM mayoritas dialokasikan untuk restrukturisasi kredit UMKM di bank Himbara senilai Rp78,78 triliun.

Lalu, subsidi bunga senilai Rp35,28 triliun, belanja imbal jasa penjaminan Rp5 triliun, dan Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah Rp2,4 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan dana untuk penjaminan modal kerja UMKM dan pembiayaan koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPBD) masing-masing sebesar Rp1 triliun.

Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut justru pemerintah lebih banyak menyalurkan stimulis untuk korporasi.

Bhima mengungkapkan korporasi mendapat stimulus sebesar 24 persen dari total anggaran stimulus pandemi Rp695 triliun. Sementara stimulus kepada pelaku UMKM haya pada kisaran 20 persen.

"Semakim banyak korporasi diberikan stimulus belum tentu efektif pada pemulihan ekonomi," kata Bhima dikutip dari akun Youtube SOCIOTALKING.

Bhima juga mengkritik cara penyaluran stimulus kepada UMKM. Menurutnya, UMKM tak disubsidi langsung, tetapi pemerintah melakukannya lewat bank.

"Pemerintah beri subsidi bunga ke perbankan, salurkan ke UMKM. Sedangkan kita tahu UMKM itu 98 persen adalah mikro dan ultra mikro, jadi yang hanya dapat yang debitur bank," ujarnya.

Bhima pun menyarankan pemerintah salah satu langkahnya memberi modal kerja secara langsung kepada pelaku UMKM, yang didominasi mikro dan ultra mikro oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.

 

Artikel ini telah tayang di Cnnindonesia.com

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow